KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

A. Pendahuluan

·        Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

·        Tuntutan masyarakat agar adanya transparansi dan akuntabilitas publik dari lembaga-lembaga sektor publik terus berlanjut.

·        Mulai ada perhatian pemerintah terhadap kelayakan praktik manajemen pemerintahan, perlunya sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

·        Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.  

B.      Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

·        Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. 

·        Sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

·        Akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

C.       Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

·        Perbedaan lingkungan menyebabkan perbedaan karakteristik akuntansinya.

·        Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

·        Faktor ekonomi, misalnya; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP), struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dan sektor informal.

·        Faktor politik, antara lain: hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan.

·        Faktor kultural, misalnya keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat dan tingkat pendidikan.

·        Faktor demografi, misalnya pertumbuhan penduduk, stuktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.

D.      Perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta

Perbedaan sifat dan karakeristik sektor publik dengan sektor swasta:

·        Tujuan. Organisasi sektor publik lebih menitikberatkan pada pelayanan publik. Tujuan organisasi sektor swasta diarahkan untuk memaksimumkan laba yang ditujukan untuk kesejahteraan pemegang saham.

·        Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, charging for services, laba BUMN/BUMD, pinjaman pemerintah (utang luar negeri dan obligasi pemerintah) dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan sektor swasta bisa berasal dari internal (bagian laba yang tidak dibagi dan modal pemilik) dan eksternal (penerbitan obligasi, utang bank, penerbitan saham baru).

·        Kebijakan pemilihan struktur modal pada sektor swasta dipengaruhi oleh faktor ekonomi ( tingkat suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi). Sedangkan sektor publik, tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan politik dan sosial.

·        Pertanggungjawaban manajemen sektor publik adalah kepada masyarakat. Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal (kepada otoritas yang lebih tinggi) dan horisontal (masyarakat luas). Sementara itu pertanggungjawaban manajemen sektor swasta hanya kepada pemilik perusahaan dan kreditur atas dana yang diberikan.

·        Kelembagaan. Organisasi sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis. Struktur organisasi sektor publik lebih kompleks. Sementara itu struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel, dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional, dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi.

·        Karakteristik anggaran dan stakeholder. Pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran sektor swasta bersifat tertutup. Stakeholder pada sektor publik memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan sektor swasta.

·        Sistem akuntansi pada sektor publik menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (cash accounting) sedangkan pada sektor swasta digunakan sistem akuntansi berbasis akrual (accrual accounting).

Persamaan antara sektor publik dan swasta:

1.       Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.       Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga dituntun untuk ekonomis, efisien, dan efektif.

3.       Proses pengendalian manajemen membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

4.       Keduanya terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

E.      Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi pada sektor publik:

·        Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

·        Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. 

Manfaat Informasi Akuntansi Sektor Publik

·        Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. 

·        Informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

·        Informasi akuntansi sektor publik bermanfaat untuk: (1) pengambilan keputusan, terutama untuk melakukan alokasi sumber daya; (2) pemilihan program dan penilaian investasi; (3) penentuan indikator kinerja sektor publk.

·        Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik.

F.       Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

·                                Tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. 

·                                Tahun 1970-an, Pendukung teori pembangunan radikal mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Benarkah sektor publik dapat menggerakan dan mempertahankan pembangunan ?

·                                Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi.

·                                Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik.

·                                Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventiing government di banyak negara terutama negara Anglo Saxon. 

·                                Untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta, seperti mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.

·                                Perubahan pada sektor berakibat pada perubahan akuntansi sektor publik. 

·                                Pemerintah New Zaeland menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 1991 yang diikuti oleh Jepang, Itali, dan negara-negara Eropa lainnya, meskipun di Itali sistem tersebut kurang efektif dan kurang sukses.

·                                Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivias sektor publik.

·                                Dalam dua dasawarsa terakhir, Istilah akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public fovernance telah begitu cepat masuk ke dalam kamus sektor publik.

·                                Ingin diciptakannya good public and corporate gorvernance.

·                                Isu-isu baru muncul, misalnya tuntutan dilakukannya reformasi sektor publik yang diorientasikan pada pembentukan organisasi sektor publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif, dan memiliki akuntabilitas publik yang tinggi.

·                                Implikasinya perlu dilakukan reformasi akuntansi, auditing, sistem manajemen keuangan publik, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan tuntutan dibuatnya laporan keuangan eksternal. 

G.      Akuntansi Sektor Publik dan good government

·        Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.

·        World Bank: governance sebagai the way state poser is used in managing economic and social resources for development of society.

·        United Nation Developoment Program (UNDP): governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels. 

·        Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan.

·        Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.

·        Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

·        Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Good governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and polical framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

·        Untuk mewujudkan good public and corporate governance  diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik dan reformasi kelembagaan dan manajemen publik. Juga reformasi lanjutan terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem penganggaran, sistem akuntansi, sistem pemeriksaan dan sistem manajemen keuangan daerah.

H.      Akuntabilitas publik

·        Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

·        Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal.

·        Akuntabilitas lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.

·        Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik  untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal. Tuntuan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

I.        Privatisasi

·        Privatisasi merupakan salah satu upaya untuk mereformasi perusahan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik.

·        Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.

·        Privatisasi perusahaan publik memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengurangi beban belanja publik, menaikkan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta. Dalam konteks reformasi sektor publik, privatisasi merupakan salah satu agenda bahasan yang menarik untuk didiskusikan.

·        Privatisasi digulirkan karena perusahaan publik selalu memperoleh tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. 

Dalam era globalisasi BUMN dan BUMD menghadapi tekanan dan tuntutan, yaitu:

·        Regulation and political pressure. BUMN/BUMD dituntut untuk memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah. 

·        Sosial pressure. BUMN dan BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi. 

·        Rent Seeking behaviour. BUMN dan BUMD akan berhadapan dengan orang-orang (oknum) yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi, kolusi dan nepotisme.

·        Economic and efficiency. BUMN dan BUMD di sisi lain dituntut untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang profesional. Fokus yang harus diperhatikan manajemen BUMN dan BUMD adalah economy, efficiency, effectiveness, equity, quality and performance. Namun hal ini seringkali sulit diwujudkan karena adanya beberapa faktor pengganggu seperti adanya budaya rent seeking behaviour, dan adanya trade offs antara pemenuhan tuntutan social pressure dan economic and effeciency pressure.

BUMN dan BUMD harus melakukan strategi efisiensi dan efisiensi biaya, misalnya dengan strategic cost management, dilakukan restrukturisasi organisasi, privatisasi, reghtsizing (downsizing), serta rekruitmen sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.

J.        Otonomi Daerah

·        Perkembangan akuntansi sekot publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya ketetapan MPR RI yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

·        Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. 

·        Desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. (2) memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiiliki informasi yang paling lengkap.